keputusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yogyakarta terhadap 32 anggota dprd gunung kidul periode 2004-2009 dinilai tebang lihat, juga tidak adil.
seorang terdakwa angka korupsi tunjangan kesejahteraan umum anggota dprd gunung kidul jangka waktu periode 2004-2009 ternalem di gunung kidul, jumat, menyampaikan vonis antara Salah satu tahun hingga 1,5 tahun terhadap 32 mantan anggota dprd gunung kidul itu, adalah jenis ketidakadilan hukum.
jangan hingga hukum di indonesia tebang lihat, katanya.
menurut dia, keputusan majelis hakim tidak adil, karena tak seluruh anggota dewan dijatuhi hukuman. tunjangan kesejahteraan publik tersebut sudah dianggarkan dalam 2004, di empat bulan.
Informasi Lainnya:
- Sayuran ini Bisa Atasi Kanker
- Solusi Terapi Alternatif
- Daun Sirsak Mengobati Kanker
- Atasi Kanker Dengan Daun Sirsak
anggota dprd diy nonaktif ini menyatakan anggota dprd gunung kidul jangka waktu 2004-2009 itu serta baru menerima tunjangan yang sama dalam empat bulan, yakni september hingga desember. mereka dilantik adalah anggota dewan di 11 agustus 2004.
besaran tunjangan dan diterima anggota dprd periode ini mencapai jutaan rupiah setiap bulannya, katanya.
ternalem menungkapkan alasan jaksa yang tidak memproses secara hukum pada 23 anggota dprd periode 1999-2004 karena alasan sudah membayarkan lagi uang kepada negara, merupakan sebuah kebohongan.
salah Satu dari 23 anggota dewan dan tak terseret hukum tersebut tidak diproses, meskipun baru membayarkan lagi biaya selama 8 februari lalu, katanya.
kasi pidsus kejari wonosari, gunung kidul, sigit kristanto menyatakan, pada amar putusan majelis hakim tipikor yogyakarta dan menyebutkan nama mantan bupati gunungkidul almarhum yoetikno, juga sekda sugito dibuat ketua tim anggaran penghasilan daerah (tapd) ketika tersebut ikut terlibat.
bahkan 23 mantan anggota dewan dan lepas dari yang dituntut hukum serta disebut ikut serta di korupsi, tutur dia ingin adalah acuan untuk menindaklanjuti pengembangan persentasi korupsi tunjangan dprd yang menyeret 32 mantan anggota dewan itu merupakan terpidana, melalui hukuman bervariasi antara Satu hingga 1,5 tahun. kami pasti mau menindaklanjuti, namun masih menanti salinan, katanya.
ia menyampaikan dalam perkara jumlah korupsi tersebut ke 23 orang itu sudah tidak ikut dibuat tersangka. karena, mereka kooperatif, karena langsung membayarkan lagi tidak salah masa saat menjadi temuan badan pemeriksaan keuangan (bpk).
mereka, di keuntungan ini 32 pihak yang divonis selama pengadilan tipikor telah telah membayarkan lagi, ternyata telah melampaui batas waktu yang ditetapkan, hingga diproses hukum, katanya.
sigit menyampaikan kenapa pengambil keputusan yakni bupati dan sekda tak ikut ditentukan untuk tersangka, karena kejaksaan belum menikmati niatnya.
mengenai putusan hakim pada 32 mantan anggota dewan tersebut, kejaksaan menyatakan masih pikir-pikir. jika para terdakwa dan sudah diputus bersalah mengajukan banding, sudah tentu kejaksaan wajib mengikuti, ujarnya.