anggota komisi vii dpr ri irfan menyewa terhadap perusahaan tambang pt vale indonesia supaya melepas tanah yang belum digunakan dan memberikan lahan itu pada pemerintah.
jangan tunggu sampai 2025 baru diberikan. nanti pemerintah akan panggil investor supaya memanfaatkan lahan itu, kata irfan ketika pertemuan diantara pt vale indonesia, pemkab morowali dan pemprov sulawesi tengah yang dimediasi dengan komisi vii dpr ri selama kota palu, rabu.
tahun 2025 adalah berakhirnya masa kontrak karya pt vale indonesia pada tanah air. kontrak perusahaan tambang tersebut telah berlangsung dari tahun 1968.
saat ini kasus lahan menganggur serta masih dikuasai oleh pt vale indonesia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar pada sejumlah blok pada kabupaten morowali, sulawesi tengah.
Informasi Lainnya:
secara keseluruhan pt vale indonesia beroperasi selama lahan seluas 190 ribu hektare tersebar pada sulawesi selatan, sulawesi sedang juga sulawesi tenggara.
presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menyampaikan pihaknya siap melepas lahan yang belum ditekuni.
dia malahan mendesak pemkab morowali agar cepat menunjuk calon investor untuk mengolah lahan menganggur itu. pasti saja melalui ketentuan berlaku, papar nico.
sementara tersebut, anggota komisi vii lainnya, mulyadi, menyatakan pt vale indonesia agar memegang teguh komitmennya untuk turut mengembangkan daerah di sekitar operasi pertambangan.
jangan hanya berdalih sudah menyalurkan csr (dana tanggung jawab sosial perusahaan). csr hanya menjadi pembius juga modus investasi, kata politisi partai gerindra ini.